Denpasar – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap tujuh warga negara asing (WNA) selama sepekan, mulai 5 hingga 8 November 2026.
Melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Denpasar melakukan pendeportasian terhadap lima WNA serta memindahkan dua WNA ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Pendeportasian pertama dilakukan terhadap seorang perempuan warga negara Prancis berinisial AJV (46). Yang bersangkutan dideportasi karena melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melebihi masa izin tinggal lebih dari 60 hari.
AJV diberangkatkan pada 5 November 2026 pukul 19.45 WITA dengan tujuan Denpasar–Paris.
Pendeportasian berikutnya dilakukan terhadap AS (29), seorang perempuan warga negara Rusia. Yang bersangkutan diduga melakukan kegiatan sebagai pekerja seks komersial (PSK) sehingga dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.
AS diberangkatkan pada 6 November 2026 pukul 12.00 WITA dengan tujuan Denpasar–Moscow.
Selanjutnya, pendeportasian dilakukan terhadap AJAO (63), seorang laki-laki warga negara Australia. Yang bersangkutan melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 karena tidak membayar biaya beban akibat melebihi batas waktu izin tinggal.
AJAO diberangkatkan pada 7 November 2026 pukul 01.00 WITA dengan tujuan Denpasar–Perth.
Pendeportasian juga dilakukan terhadap JN (35), seorang perempuan warga negara Uganda. Yang bersangkutan diduga berkegiatan sebagai pekerja seks komersial sehingga dikenai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.
JN diberangkatkan melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 7 November 2026 pukul 00.35 WITA dengan tujuan Denpasar–Entebbe.
Pendeportasian terakhir dilakukan terhadap LML (32), seorang warga negara Belgia. Yang bersangkutan dikenai tindakan berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 atas kegiatan yang dianggap berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan.
LML berangkat pada 8 November 2026 pukul 00.35 WITA dengan tujuan Denpasar–Brussels.
Selain melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi, Kantor Imigrasi Denpasar juga melakukan pemindahan dua deteni WNA ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026).
Kedua WNA tersebut masing-masing berinisial BDC (32), perempuan berkewarganegaraan Nigeria, serta CYA (31), laki-laki berkewarganegaraan Ghana.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BDC diketahui melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara itu, CYA melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) undang-undang yang sama.
Setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen, pada pukul 15.00 WITA dilakukan serah terima kedua WNA tersebut kepada petugas Rudenim Denpasar. Selanjutnya, keduanya ditempatkan di ruang detensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menyampaikan bahwa setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan hukum keimigrasian. Penegakan hukum terhadap oknum WNA yang berkegiatan sebagai PSK ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali serta sebagai komitmen Imigrasi untuk Rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian harus dilaksanakan secara profesional, konsisten, dan sesuai prosedur.
“Kami selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait. Kehadiran Imigrasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian,” ujar Ramdhani.
10 November 2026
